Dasar Hukum BUMN – Apa Saja Dasar Hukum yang Mengatur BUMN? Cari Tahu Disini!

Dasar Hukum BUMN – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bagian integral dari perekonomian Indonesia. Mereka hadir dalam berbagai sektor ekonomi, memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan negara ini. Agar BUMN dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan kokoh. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dasar hukum apa saja yang mengatur BUMN di Indonesia.

Pengantar

Pentingnya BUMN dalam perekonomian Indonesia sulit dipungkiri. Mereka tidak hanya menjadi pemain utama dalam berbagai sektor, tetapi juga bertanggung jawab atas penyediaan layanan penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN harus didasarkan pada hukum yang kuat dan transparan. Mari kita eksplorasi dasar hukum yang mengatur BUMN di Indonesia.

Undang-Undang Tentang BUMN

Dasar hukum utama yang mengatur BUMN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang ini adalah tonggak penting dalam pengelolaan BUMN karena mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan BUMN.

Beberapa poin kunci yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah:

1. Pendirian dan Pengelolaan BUMN

Undang-Undang ini mengatur prosedur pendirian BUMN, termasuk izin dari pemerintah pusat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur struktur organisasi BUMN, peran direktur utama, dan pengawasan manajemen BUMN oleh Dewan Komisaris.

2. Modal dan Investasi

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai modal BUMN dan pendanaannya. BUMN dapat mendapatkan modal dari berbagai sumber, termasuk penyertaan modal dari pemerintah, pinjaman, dan lainnya. Selain itu, undang-undang ini mengatur investasi dan pengalihan saham BUMN.

3. Kegiatan Usaha BUMN

Undang-Undang ini mencantumkan berbagai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUMN. BUMN dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk energi, transportasi, keuangan, dan lainnya.

4. Pengawasan

Undang-Undang ini menetapkan pengawasan yang ketat terhadap BUMN. Ada berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi BUMN, termasuk Kementerian BUMN, Dewan Komisaris, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Undang-Undang ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasi BUMN. BUMN harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan mengikuti praktik tata kelola yang baik.

Peraturan Pemerintah tentang BUMN

Selain Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur detail operasional BUMN. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola perusahaan, pengangkatan direksi, hingga penggunaan keuntungan.

1. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN

Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris BUMN. Hal ini mencakup persyaratan, prosedur, dan kriteria untuk menjabat sebagai direktur utama atau anggota dewan komisaris BUMN.

2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Tata Kelola Perusahaan BUMN

Peraturan ini mengatur tata kelola perusahaan BUMN, termasuk prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang harus diikuti oleh BUMN. Hal ini mencakup pengaturan tentang struktur organisasi, tanggung jawab direksi, dan pengawasan oleh dewan komisaris.

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BUMN

Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan BUMN, termasuk penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan penggunaan keuntungan BUMN. Hal ini bertujuan untuk menjaga keuangan BUMN agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Keputusan Menteri Tentang BUMN

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, Menteri BUMN juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengatur operasional BUMN. Keputusan ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek, seperti rencana bisnis, restrukturisasi, dan kebijakan internal BUMN.

Perjanjian Khusus

Selain regulasi umum yang mengatur BUMN, ada juga perjanjian khusus antara pemerintah dan BUMN tertentu yang mengatur berbagai aspek bisnis mereka. Misalnya, perjanjian kontrak yang mengatur kerja sama antara pemerintah dan BUMN di sektor energi atau infrastruktur.

Kepemilikan Saham Negara

Dalam konteks hukum yang mengatur BUMN, penting untuk memahami konsep kepemilikan saham negara. Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk memiliki saham mayoritas atau saham mayoritas mutlak dalam BUMN. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kepemilikan saham negara memberikan pemerintah kontrol penuh atas BUMN dan memberikan dasar hukum bagi pengawasan dan pengaturan yang ketat terhadap BUMN. Pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan dividen dan laba BUMN yang menjadi hak saham negara.

Kesimpulan

Dasar hukum yang mengatur BUMN di Indonesia sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam operasi BUMN. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi landasan utama yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMN. Selain itu, peraturan pemerintah, keputusan menteri, perjanjian khusus, dan konsep kepemilikan saham negara juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur BUMN.

Dengan dasar hukum yang kuat, diharapkan BUMN dapat beroperasi dengan baik, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis mereka. Ini adalah langkah penting menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lihat juga : Gaji Direktur BUMN