Ternyata Ini Penugasan Anak Perusahaan BUMN!

Penugasan anak perusahaan BUMN tidak bisa sembarangan dilakukan begitu saja. Ada regulasi dan ketentuan yang berlaku dalam proses penugasannya. Ada beberapa pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan penugasan anak perusahaan BUMN kepada pihak yang bersangkutan. Yuk cari tahu di sini!

Dasar Hukum Penugasan kepada Anak Perusahaan BUMN

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, dalam praktiknya, penugasan tersebut sering kali dilaksanakan oleh anak perusahaan BUMN. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi anak perusahaan BUMN untuk menerima penugasan dari pemerintah, meskipun mereka tidak berstatus sebagai persero.

Selanjutnya, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 mengatur tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN, yang juga mencakup peran anak perusahaan dalam melaksanakan penugasan tersebut. ​

Siapa yang Memberikan Penugasan kepada Anak Perusahaan BUMN?

Penugasan kepada anak perusahaan BUMN dapat terjadi melalui beberapa mekanisme:​

1. Pemegang Saham Mayoritas: Perusahaan Induk BUMN

Penugasan kepada anak perusahaan BUMN pada dasarnya berasal dari perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Dalam struktur grup BUMN, perusahaan induk (biasanya berbentuk Persero) memiliki hak penuh sebagai pemilik atas entitas anak usaha. Hak ini termasuk memberikan arah strategis, mandat operasional, serta penugasan khusus yang sesuai dengan peran anak perusahaan dalam rantai bisnis.

Misalnya, PT PLN (Persero) sebagai induk usaha dapat memberikan penugasan kepada anak usahanya seperti PT Indonesia Power untuk mengelola pembangkit listrik tertentu, atau PT Haleyora Power untuk menangani distribusi tenaga listrik. Penugasan ini bersifat komersial dan strategis, serta tetap tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan (GCG).

2. Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan Induk

Di dalam praktik manajemen korporasi, penugasan operasional atau proyek dari induk ke anak perusahaan dilakukan melalui keputusan Direksi perusahaan induk, yang dapat dikoordinasikan dengan Komisaris dan pemegang saham (dalam hal ini adalah Kementerian BUMN jika induknya merupakan Persero).

Setiap penugasan besar—terutama yang menyangkut proyek strategis nasional atau penggunaan dana dalam jumlah besar—harus mendapat persetujuan internal melalui mekanisme rapat direksi atau persetujuan komisaris.

3. Kementerian BUMN: Penugasan Tidak Langsung

Kementerian BUMN sebagai wakil negara dalam kepemilikan saham di perusahaan induk BUMN, tidak memberikan penugasan langsung kepada anak perusahaan. Namun, kementerian dapat memberikan penugasan kepada perusahaan induk, dan selanjutnya perusahaan induk dapat melibatkan anak usaha untuk melaksanakan tugas tersebut.

Contohnya, apabila pemerintah melalui Kementerian BUMN menugaskan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memperluas akses internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), maka Telkom dapat menunjuk anak perusahaannya, seperti PT Telkom Akses, untuk menangani pembangunan infrastruktur jaringan di lapangan.

Baca juga : Menarik! Ini Gambaran Gaji Komisaris Anak Perusahaan BUMN!

Implikasi Hukum dan Bisnis Penugasan Anak Perusahaan BUMN

Penugasan kepada anak perusahaan BUMN memiliki beberapa implikasi hukum dan bisnis:​

1. Status Hukum Anak Perusahaan: Meskipun dimiliki oleh BUMN, anak perusahaan memiliki status hukum yang terpisah. Oleh karena itu, mereka tunduk pada peraturan yang berlaku bagi perseroan terbatas pada umumnya dan tidak secara otomatis mendapatkan fasilitas atau kekhususan yang dimiliki oleh BUMN. ​
2. Kepatuhan terhadap Regulasi Persaingan Usaha: Penugasan langsung kepada anak perusahaan BUMN harus mempertimbangkan aspek persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa setiap pelaku usaha, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, harus menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: Penugasan kepada anak perusahaan BUMN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penugasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tidak merugikan kepentingan publik.

Contoh Penugasan kepada Anak Perusahaan BUMN

Penugasan kepada anak perusahaan BUMN merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah, biasanya melalui perusahaan induk, untuk menjalankan kegiatan tertentu yang bersifat strategis, mendesak, atau menyangkut kepentingan nasional. Penugasan ini bisa berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan energi, pengelolaan kawasan, hingga pelayanan publik. Berikut adalah beberapa contoh konkret dan penjelasan detailnya:

1. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) – Penugasan Pengembangan Energi Panas Bumi

Induk: PT Pertamina (Persero)
Jenis Penugasan: Pengembangan dan pengelolaan energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi (geothermal).

PGE ditugaskan untuk mengelola wilayah kerja panas bumi (WKP) di berbagai lokasi strategis di Indonesia, termasuk di Kamojang, Ulubelu, Lahendong, dan lainnya. Penugasan ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Alasan Penugasan:

• Energi panas bumi termasuk energi bersih yang potensial di Indonesia.
• Pemerintah ingin mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
• PGE memiliki keahlian teknis dan sumber daya untuk mengeksplorasi dan mengelola potensi panas bumi secara komersial.

2. PT KAI Logistik (Kalog) – Penugasan Pengelolaan Distribusi Barang

Induk: PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jenis Penugasan: Pengelolaan logistik berbasis kereta api dan distribusi barang antar wilayah.

PT Kalog ditugaskan untuk mendukung sistem logistik nasional dengan memanfaatkan jalur rel kereta sebagai moda distribusi barang yang efisien dan ramah lingkungan. Kalog mengelola layanan seperti angkutan kontainer, barang curah, dan layanan antarkota via kereta.

Alasan Penugasan:

• Untuk mengurangi beban jalan raya dan emisi karbon dari transportasi darat berbasis truk.
• Mendukung efisiensi logistik nasional yang masih tergolong mahal secara global.
• Menunjang proyek nasional seperti Tol Laut dan sistem distribusi bahan pokok.

3. PT PLN Nusantara Power – Penugasan Pengelolaan Pembangkit Listrik

Induk: PT PLN (Persero)
Jenis Penugasan: Operasi dan pengembangan pembangkit listrik skala besar.

Anak usaha ini bertanggung jawab mengoperasikan pembangkit-pembangkit listrik yang strategis untuk kelistrikan nasional. Salah satu proyek besarnya adalah pengelolaan PLTU Paiton dan PLTU Suralaya.

Alasan Penugasan:

• Untuk membagi fokus operasional antara jaringan distribusi dan produksi listrik.
• Mempermudah pengelolaan teknis dan finansial pembangkit.
• Sebagai bagian dari transformasi PLN ke sistem korporasi yang lebih ramping dan profesional.

4. PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) – Penugasan Pengelolaan Terminal Peti Kemas

Induk: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
Jenis Penugasan: Pengelolaan terminal peti kemas di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.

Sejak penggabungan Pelindo I–IV menjadi Pelindo tunggal pada 2021, SPTP ditugaskan mengelola operasional peti kemas di pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar.

Alasan Penugasan:

• Mendukung efisiensi layanan pelabuhan nasional.
• Meningkatkan daya saing logistik maritim.
• Menyatukan standar operasional dan tarif di seluruh pelabuhan besar Indonesia.

5. PT Wika Gedung – Penugasan Pembangunan Infrastruktur Publik

Induk: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Jenis Penugasan: Konstruksi gedung pemerintahan dan fasilitas publik.

Wika Gedung terlibat dalam pembangunan proyek strategis seperti Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, gedung perkantoran pemerintah daerah, dan fasilitas pendidikan di kawasan prioritas nasional.

Alasan Penugasan:

• Anak perusahaan dinilai lebih fleksibel dalam manajemen proyek.
• Lebih mudah dalam menjalin kemitraan dengan swasta (PPP).
• Mendukung peran induk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

Penugasan kepada anak perusahaan BUMN dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi strategis tanpa membebani operasional utama perusahaan induk. Anak perusahaan dipilih karena dianggap lebih fleksibel, spesifik dalam bidangnya, dan siap mengeksekusi program prioritas pemerintah dengan pendekatan bisnis. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa anak perusahaan tidak hanya menjadi bagian pendukung, tetapi juga pelaksana utama dalam pembangunan ekonomi dan pelayanan publik nasional.

Strategi Pemerintah dalam Penugasan kepada Anak Perusahaan BUMN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan penugasan kepada anak perusahaan BUMN sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Beberapa strategi yang kerap diterapkan antara lain:

1. Sinergi Antar BUMN dan Anak Perusahaan

Pemerintah mendorong sinergi antara BUMN induk dengan anak perusahaannya agar proyek strategis bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Kolaborasi ini memungkinkan spesialisasi dan pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing.

2. Efisiensi dalam Proyek Infrastruktur

Dalam proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, atau pelabuhan, anak perusahaan BUMN biasanya berperan dalam tahap konstruksi, engineering, atau pengelolaan. Hal ini mendukung efisiensi waktu dan biaya.

3. Pemanfaatan Keunggulan Kompetitif Anak Perusahaan

Anak perusahaan BUMN sering kali dibentuk dengan tujuan spesifik, seperti bidang teknologi informasi, energi terbarukan, atau jasa logistik. Maka dari itu, ketika ada penugasan yang sesuai dengan keahlian tersebut, pemerintah lebih memilih menggunakan mereka ketimbang membuka tender umum.

Baca juga : Jelajahi Gaji Anak Perusahaan BUMN Sebelum Melamar!

Untuk kamu yang ingin bergabung bersama BUMN 2025, kamu bisa latihan mulai dari sekarang. Agar persiapanmu semakin optimal, yuk gabung di Bimbel JadiBUMN! Dapatkan materi lengkap, latihan soal, dan bimbingan dari para mentor berpengalaman yang siap membantumu menghadapi setiap tahapan seleksi BUMN.

Testimoni jadiBUMN

Program Premium Bimbel jadiBUMN 2025

“Semakin sering latihan soal akan semakin terbiasa, semakin cepat, semakin teliti dan semakin tepat mengerjakan soal-soal Rekrutmen BUMN 2025 ” 🌟

Kunci sukses Tes Rekrutmen BUMN adalah membiasakan diri mengerjakan ribuan tipe soal Tes Rekrutmen BUMN seperti anak bayi yang belajar berjalan terasa berat diawal dan akan terbiasa bila terus dilatih hingga bisa berlari kencang.

📋 Cara Membeli dengan Mudah:

1. Unduh Aplikasi jadiBUMN: Temukan aplikasi jadiBUMN di Play Store atau App Store, atau akses langsung melalui website.
2. Masuk ke Akun Anda: Login ke akun jadiBUMN Anda melalui aplikasi atau situs web.
3. Pilih Paket yang Cocok: Dalam menu “Beli”, pilih paket bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pastikan untuk melihat detail setiap paket.
4. Gunakan Kode Promo: Masukkan kode “BIMBELBUMN” untuk mendapat diskon spesial sesuai poster promo
5. Gunakan Kode Afiliasi: Jika Anda memiliki kode “RES163797”, masukkan untuk diskon tambahan.
6. Selesaikan Pembayaran: Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi dengan aman.
7. Aktivasi Cepat: Paket Anda akan aktif dalam waktu singkat setelah pembayaran berhasil.

Mau berlatih Soal-soal Rekrutmen BUMN? Ayoo segera gabung sekarang juga!! GRATISSS

Sumber:

1. https://www.instagram.com/kementerianbumn?igsh=YWRrMjlpNjRjNTZj
2. https://jadibumn.id/
3. https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/
4. https://www.bumn.go.id/
5. https://fhcibumn.com/
6. https://jdih.maritim.go.id/en/permen-bumn-no-per-1-mbu-03-2023?
7. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penugasan-anak-perusahaan-bumn-oleh-pemerintah-lt5ddc70b0290e3/
8. https://www.regulasip.id/electronic-book/17626?
9. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433357&lokasi=lokal&