Ketika membahas bank pemerintah apa saja, nama Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN biasanya menjadi yang pertama muncul. Keempat bank tersebut dikenal sebagai bank milik negara dan tergabung dalam jaringan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Situs resmi Bank Mandiri dan BTN sama-sama mencantumkan Mandiri, BRI, BNI, dan BTN sebagai bank dalam jaringan Himbara.
Namun, istilah bank pemerintah sebenarnya dapat dipahami lebih luas. Selain bank yang berada dalam kelompok BUMN milik pemerintah pusat, terdapat Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kepemilikannya berkaitan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan/atau kota. OJK bahkan memiliki kategori dan pengawasan tersendiri terhadap industri BPD.
Selain itu, terdapat Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sering dikaitkan dengan kelompok bank BUMN karena mayoritas sahamnya dimiliki Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Status tersebut perlu dipahami secara tepat agar tidak menyamakan struktur kepemilikan BSI dengan empat bank berstatus Persero.
Daftar Isi
Pengertian Bank Pemerintah
Secara sederhana, bank pemerintah adalah bank yang kepemilikannya dikendalikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintah pusat, istilah ini biasanya merujuk pada bank BUMN atau bank berstatus Persero.
Di Indonesia, empat bank yang secara konsisten dikenal sebagai kelompok Himbara adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Hal ini tercantum pada layanan resmi ATM Link Bank Mandiri dan BTN yang menjelaskan bahwa jaringan Himbara terdiri dari empat bank tersebut.
Struktur kepemilikan bank-bank BUMN juga mengalami perkembangan setelah perubahan tata kelola BUMN dan pembentukan ekosistem Danantara. Sebagian kepemilikan negara kini dicatat melalui Badan Pengaturan BUMN dan PT Danantara Asset Management, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi pengendali akhir pada bank-bank Persero tersebut. Sebagai contoh, BRI menyatakan Pemerintah Republik Indonesia tetap menjadi ultimate beneficial owner melalui saham Seri A Dwiwarna dan kepemilikan melalui BP BUMN serta Danantara Asset Management.
Bank Indonesia perlu dibedakan dari bank pemerintah komersial. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia dan lembaga negara yang independen, bukan bank umum seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN yang melayani tabungan dan kredit masyarakat.
Baca juga: Tips Mempersiapkan Tes Bahasa Inggris untuk Seleksi BUMN
Daftar Bank Pemerintah Pusat
Jika pertanyaannya bank pemerintah apa saja dalam konteks bank BUMN atau bank Persero, terdapat empat nama utama yang perlu diketahui.
| Bank | Nama Resmi | Status |
|---|---|---|
| Bank Mandiri | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank BUMN/Himbara |
| BRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank BUMN/Himbara |
| BNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank BUMN/Himbara |
| BTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Bank BUMN/Himbara |
Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Pada laporan resmi 2026, struktur kepemilikannya mencantumkan BP BUMN dan PT Danantara Asset Management sebagai bagian penting dari kepemilikan negara. Per 31 Maret 2026, BP BUMN tercatat memiliki 0,52 persen dan Danantara Asset Management 51,48 persen saham Bank Mandiri, di samping kepemilikan lainnya.
BRI memiliki fokus yang kuat pada pelayanan masyarakat serta segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesudah pengalihan saham pada Januari 2026, Pemerintah Republik Indonesia tetap dinyatakan sebagai pemegang saham pengendali akhir BRI melalui BP BUMN dan Danantara Asset Management.
BNI juga tetap berada dalam kelompok bank milik negara. Per 30 Juni 2026, struktur kepemilikan resminya mencantumkan 0,60 persen melalui BP BUMN dan 59,40 persen melalui PT Danantara Asset Management, dengan saham lainnya dimiliki masyarakat.
Sementara itu, BTN merupakan bank berstatus Persero yang dikenal memiliki fokus kuat pada sektor perumahan. Pada 2026, BTN juga menegaskan posisinya dalam ekosistem Danantara serta tetap menggunakan nama resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Status Bank Syariah Indonesia dalam Kelompok Bank Pemerintah
Bank Syariah Indonesia atau BSI sering ikut disebut ketika membahas bank pemerintah. Alasannya, mayoritas saham BSI dimiliki oleh tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Berdasarkan struktur kepemilikan resmi BSI, Bank Mandiri memiliki 51,47 persen saham, BNI 23,24 persen, dan BRI 15,38 persen, sedangkan masyarakat memiliki sekitar 9,91 persen. Dengan struktur tersebut, pengendalian BSI secara tidak langsung sangat berkaitan dengan kelompok bank BUMN.
Namun, nama badan usahanya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, bukan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini menjadi pembeda penting jika istilah “bank BUMN” digunakan secara ketat berdasarkan bentuk badan hukum Persero.
Dalam berbagai kegiatan pemerintah, BSI juga kerap dilibatkan bersama bank Himbara. BTN, misalnya, dalam publikasi resmi 2026 menyebut Himbara yang terdiri atas BTN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI bersama BSI dalam kegiatan sinergi BUMN.
Karena itu, untuk artikel yang membahas bank pemerintah apa saja, BSI dapat dicantumkan sebagai bank yang mayoritas kepemilikannya berada pada bank-bank BUMN, tetapi tetap perlu dibedakan dari empat bank Persero anggota Himbara utama.
Bank Pemerintah Daerah di Indonesia
Bank pemerintah tidak hanya berada pada tingkat pusat. Pemerintah daerah juga memiliki Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang beroperasi untuk memberikan layanan perbankan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masing-masing wilayah.
OJK masih menggunakan kelompok Bank Pembangunan Daerah dalam pengawasan industri perbankan. Pada Maret 2026, total aset industri BPD tercatat mencapai Rp1.036,51 triliun. OJK juga mendorong BPD memperkuat pembiayaan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Beberapa nama bank daerah yang dikenal masyarakat antara lain:
- Bank DKI
- Bank BJB
- Bank Jateng
- Bank Jatim
- Bank Nagari
- Bank Aceh
- BPD Bali
- Bank Bengkulu
- Bank Jambi
- Bank Kalteng
OJK mencantumkan berbagai Bank Pembangunan Daerah dalam Direktori Perbankan Indonesia, termasuk Bank Aceh, BPD Bali, BPD Bengkulu, Bank DKI, BPD Jambi, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Timur, serta sejumlah BPD lainnya.
Struktur kepemilikan masing-masing BPD tidak selalu sama. Saham suatu BPD dapat dimiliki pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota. Karena itu, status kepemilikan setiap bank daerah sebaiknya diperiksa melalui laporan perusahaan dan direktori perbankan resmi.
Baca juga: Cara Ampuh Jawab Wawancara BUMN Agar Lolos
Perbedaan Bank Pemerintah dan Bank Swasta
Perbedaan utama antara bank pemerintah dan bank swasta terletak pada struktur kepemilikan dan pengendalinya, bukan pada apakah bank tersebut memiliki saham yang diperdagangkan di bursa.
Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, misalnya, memiliki status perusahaan terbuka atau Tbk sehingga sebagian sahamnya dapat dimiliki masyarakat. Namun, status tersebut tidak otomatis menjadikannya bank swasta karena negara tetap memiliki mekanisme pengendalian sesuai struktur kepemilikan yang berlaku.
| Aspek | Bank Pemerintah | Bank Swasta |
|---|---|---|
| Pengendali | Pemerintah pusat atau daerah | Pemegang saham swasta |
| Contoh | Mandiri, BRI, BNI, BTN | BCA, Bank Mega, dan bank swasta lainnya |
| Bisa berstatus Tbk | Ya | Ya |
| Saham dapat dimiliki publik | Bisa | Bisa |
| Diawasi OJK | Ya | Ya |
| Menjalankan kegiatan perbankan | Ya | Ya |
BNI, misalnya, memiliki saham publik tetapi tetap dikendalikan melalui struktur kepemilikan negara. Data BNI per 30 Juni 2026 mencantumkan kepemilikan melalui BP BUMN dan Danantara Asset Management dengan jumlah keseluruhan 60 persen.
Baik bank pemerintah maupun bank swasta yang menjalankan kegiatan perbankan tetap berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, status bank pemerintah tidak berarti bank tersebut berjalan di luar aturan yang berlaku bagi industri perbankan.
Cara Mengecek Status Kepemilikan Bank
Cara paling aman mengetahui suatu bank milik pemerintah atau swasta adalah dengan melihat struktur pemegang saham, bukan hanya berdasarkan nama bank atau anggapan masyarakat.
OJK memiliki Direktori Perbankan Indonesia yang memuat informasi pokok mengenai bank, termasuk bentuk badan hukum dan struktur pemegang saham. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengenali identitas dan kepemilikan sebuah bank.
Selain melalui OJK, masyarakat dapat melihat bagian hubungan investor pada website resmi masing-masing bank. BNI, misalnya, menyediakan halaman Struktur Kepemilikan Saham yang diperbarui hingga 30 Juni 2026, sedangkan BTN memiliki publikasi struktur kepemilikan saham bulanan untuk 2026.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi juga dapat digunakan untuk mengetahui pemegang saham pengendali, perubahan kepemilikan, serta status perusahaan. Cara ini penting terutama karena struktur kepemilikan BUMN mengalami perubahan setelah adanya Danantara dan BP BUMN.
Jadi, ketika menemukan pertanyaan bank pemerintah apa saja, jangan hanya melihat apakah terdapat kata “Indonesia”, “Negara”, atau “Daerah” pada namanya. Struktur kepemilikan dan status hukumnya tetap menjadi indikator yang lebih tepat.
Baca juga: Strategi Jitu Lolos Rekrutmen Bersama BUMN 2026
Mini FAQ
Bank pemerintah apa saja di Indonesia?
Untuk bank milik pemerintah pusat yang berstatus Persero dan tergabung dalam Himbara, terdapat Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Selain itu, terdapat Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki pemerintah daerah.
Apakah BRI termasuk bank pemerintah?
Ya. BRI memiliki nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan termasuk bank BUMN serta Himbara.
Apakah Bank Mandiri termasuk bank pemerintah?
Ya. Bank Mandiri merupakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk bank BUMN/Himbara.
Apakah BNI dan BTN milik pemerintah?
Ya. BNI dan BTN merupakan bank berstatus Persero dan termasuk dalam kelompok Himpunan Bank Milik Negara bersama BRI dan Bank Mandiri.
Apakah BSI termasuk bank pemerintah?
BSI mayoritas dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Namun, nama badan usahanya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan bukan Persero seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, serta BTN.
Apakah Bank Indonesia termasuk bank pemerintah?
Bank Indonesia bukan bank umum milik pemerintah seperti BRI atau Bank Mandiri. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen.
Apakah Bank Jatim dan Bank DKI termasuk bank pemerintah?
Keduanya termasuk kelompok Bank Pembangunan Daerah. Kepemilikannya berkaitan dengan pemerintah daerah, sehingga berbeda dari bank BUMN pemerintah pusat.
Kesimpulan
Jika ditanya bank pemerintah apa saja, terdapat empat bank utama milik negara yang berstatus Persero dan dikenal sebagai Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Keempatnya tetap berada dalam kelompok bank milik negara meskipun sebagian sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat.
Selain bank pemerintah pusat, Indonesia memiliki Bank Pembangunan Daerah yang kepemilikannya berada pada pemerintah daerah. Contohnya antara lain Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, BJB, Bank Nagari, Bank Aceh, dan sejumlah BPD lainnya yang tercatat dalam kelompok industri BPD OJK.
Sementara itu, BSI memiliki posisi yang sedikit berbeda karena mayoritas sahamnya dimiliki Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Karena struktur kepemilikan bank dapat berubah, pengecekan melalui OJK serta laporan resmi masing-masing bank tetap menjadi cara paling tepat untuk memastikan status kepemilikannya.
Referensi
- Otoritas Jasa Keuangan — “Bank Pembangunan Daerah Tetap Tumbuh Solid di Tengah Persaingan Industri Perbankan Nasional”.
- Bank Indonesia — “Profil: Status dan Kedudukan Bank Indonesia”.
- Kompas.com — “Bank Pemerintah: Pengertian dan Contohnya”.
- detikFinance — “Pesan Penting Prabowo buat Para Bos Bank BUMN”.
