BP BUMN adalah singkatan dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan BUMN. Lembaga ini berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala.
Sejak Oktober 2025, BP BUMN menggantikan kedudukan kelembagaan Kementerian BUMN sebagai penyelenggara fungsi pengaturan perusahaan negara. Perubahan tersebut juga memperjelas pembagian tugas antara BP BUMN sebagai regulator dan BPI Danantara sebagai pengelola investasi serta operasional BUMN.
Baca Juga Danantara Artinya Apa? Ini Makna Nama dan Perannya dalam BUMN Indonesia
Dasar Hukum BP BUMN dan Perubahan Kementerian BUMN
| Regulasi | Pokok Pengaturan |
|---|---|
| UU Nomor 16 Tahun 2025 | Perubahan kelembagaan BUMN serta pemisahan fungsi pengaturan dan pengelolaan operasional. |
| Perpres Nomor 105 Tahun 2025 | Kedudukan, pembentukan, tugas, dan fungsi BP BUMN. |
| Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2025 | Susunan organisasi serta tata kerja BP BUMN. |
Perpres Nomor 105 Tahun 2025 juga mencabut Perpres Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian BUMN. Dengan demikian, perubahan dari kementerian menjadi badan telah memiliki dasar hukum yang berlaku.
Tugas dan Kewenangan BP BUMN
Berdasarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2025 dan Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2025, fungsi utamanya mencakup:
- Menetapkan kebijakan: Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis terkait pengelolaan BUMN.
- Koordinasi kebijakan: Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di lingkungan BUMN.
- Pembinaan tata kelola: Mendukung penerapan kebijakan hukum, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.
- Pengembangan SDM: Menjalankan fungsi kebijakan terkait sumber daya manusia dan keberlanjutan BUMN.
- Fasilitasi pembangunan: Mendukung sinergi BUMN dengan kebutuhan pembangunan nasional.
- Peningkatan nilai BUMN: Menjalankan fungsi pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan nilai perusahaan negara.
- Pengelolaan dividen tertentu: Mengelola dividen saham Seri A Dwiwarna BUMN atas persetujuan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur Organisasi BP BUMN
Struktur utamanya terdiri atas:
- Kepala BP BUMN sebagai pimpinan lembaga.
- Wakil Kepala BP BUMN yang membantu pelaksanaan tugas pimpinan.
- Sekretariat Utama yang mendukung administrasi dan koordinasi organisasi.
- Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi.
- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan.
- Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN.
- Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan.
- Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan.
Baca Juga Daftar BUMN 2026, Stop Bingung dan Kenali Peluang Kariernya!
Perbedaan BP BUMN dan Danantara
| Aspek | BP BUMN | BPI Danantara |
|---|---|---|
| Nama lembaga | Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara |
| Peran utama | Regulator BUMN | Pengelola investasi dan operasional BUMN |
| Fokus kerja | Kebijakan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan | Investasi, pengelolaan aset, dan peningkatan nilai ekonomi |
| Kegiatan operasional perusahaan | Tidak menjalankan bisnis harian BUMN | Menjalankan fungsi pengelolaan pada tingkat ekosistem BUMN |
Dampak Pembentukan BP BUMN terhadap Perusahaan Negara
Beberapa dampak pentingnya meliputi:
- Fungsi regulator lebih jelas: BP BUMN memiliki tanggung jawab khusus dalam pengaturan dan kebijakan BUMN.
- Fungsi pengelolaan terpisah: Danantara menjalankan peran yang berkaitan dengan pengelolaan investasi dan operasional.
- Tata kelola diperkuat: Pemisahan kewenangan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan.
- Identitas BUMN tetap: Pembentukan BP BUMN tidak otomatis mengubah seluruh perusahaan milik negara menjadi lembaga pemerintah.
Informasi rekrutmen tetap harus mengikuti pengumuman dari perusahaan atau penyelenggara seleksi yang berwenang.
Baca Juga Bank Milik BUMN Apa Saja? Ini Daftar, Ciri, dan Bedanya dengan Bank Swasta
JadiBUMN
Lihat Semua Lowongan Kerja BUMN Terbaru di JadiBUMN →
Untuk menemukan lowongan lain berdasarkan perusahaan dan status pembukaan, kunjungi halaman Loker BUMN JadiBUMN. JadiBUMN juga menyediakan materi dan tryout untuk membantu pelamar mempelajari bentuk tes seleksi BUMN.
Mini FAQ
BP BUMN adalah singkatan dari apa?
BP BUMN adalah singkatan dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, yaitu lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pengaturan BUMN.
Kapan BP BUMN resmi dibentuk?
BP BUMN memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025. Perpres tersebut berlaku sejak 7 Oktober 2025.
Apakah BP BUMN menggantikan Kementerian BUMN?
Ya. Perpres Nomor 105 Tahun 2025 mencabut Perpres Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian BUMN. Fungsi pengaturan BUMN selanjutnya dijalankan BP BUMN.
Siapa yang memimpin BP BUMN?
BP BUMN dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Apa perbedaan BP BUMN dan Danantara?
BP BUMN bertugas mengatur dan mengawasi kebijakan pengelolaan BUMN. Sementara itu, BPI Danantara berperan dalam pengelolaan investasi dan operasional BUMN.
Apakah BP BUMN mengelola seluruh operasional perusahaan negara?
Tidak. BP BUMN menjalankan fungsi regulasi, sedangkan kegiatan operasional tetap dilakukan perusahaan dan pengelolaan pada tingkat ekosistem BUMN dijalankan melalui Danantara sesuai kewenangannya.
Ringkasan
BP BUMN adalah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang bertugas menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan kebijakan pengelolaan perusahaan negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025, serta berada langsung di bawah Presiden.
Perbedaan utama BP BUMN dan Danantara terletak pada kewenangannya. BP BUMN bertindak sebagai regulator, sedangkan BPI Danantara menjalankan fungsi pengelolaan investasi dan operasional. Pemisahan tersebut menjadi bagian dari perubahan tata kelola BUMN yang berlaku hingga 2026.
Sumber Referensi
- JDIH BP BUMN – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- JDIH Badan Pemeriksa Keuangan RI – Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI – Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
- JDIH BP BUMN – BP BUMN Discussion Session as Part of the OECD Fact-Finding Mission on Corporate Governance, 3 September 2026.
- JDIH Kementerian Keuangan RI – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan Riwayat Perubahan Peraturan BUMN.
